Perhatian negara terhadap wilayah perbatasan masih terbilang minim. Patok-patok batas negara diam-diam digeser negara tetangga. Padahal, Presiden Joko Widodo dalam program Nawa Cita menegaskan, pembangunan harus dimulai dari wilayah perbatasan negara.
RIZKI HADID, Ujoh Bilang
DAHAGA menyerang kerongkongan Kopong Simon kala menyusuri patok perbatasan negara di Desa Usok, Long Apari, Mahakam Ulu (Mahulu), bersama tim lintas batas negara (Tasbara) Agustus lalu.
Duduk di sebongkah batu, kepala Seksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara Kantor Pengelola Perbatasan Mahulu itu mengenyahkan penat sembari meneguk minuman.
Patok U-005 belum tampak. Para tentara yang tergabung dalam tim Tasbara pun sudah turun hingga ke dalam lembah berbekal alat GPS. Sebelumnya, patok U-006 ditemukan pada garis LU 01 derajat 25.593, BT 114 derajat 33.923.
Seorang staf kantor pengelola perbatasan yang sedari tadi mencari patok, mengetuk batu yang diduduki Simon dengan parang. Anehnya, bunyi batu itu sangat berbeda. Simon lantas berdiri dan membantu mengupas batu tersebut. Pucuk dicita ulam tiba. Ternyata, batu yang diduduki Simon adalah patok U-005 yang dicari-cari. Sontak, alumnus Universitas Mulawarman itu berteriak memanggil seluruh anggota tim Tasbara yang sudah menyebar. “Saya tak menyangka yang saya duduki itu ternyata patok batas,” kata dia.
Simon menyatakan, mencari patok batas bukan urusan enteng. Tim Tasbara yang terdiri dari kantor pengelola perbatasan, kantor imigrasi kelas I Samarinda, Koramil 0912-01, Pamtas Kodam V/BW/Yonif 527, dan kepala adat besar Long Apari itu menghabiskan waktu sepekan untuk menuju lokasi patok.
Jalur yang ditempuh cukup jauh dan berat. Sebab, harus melalui riam ganas di hulu Sungai Mahakam yang kerap menggulingkan perahu. Selama perjalanan, tim harus menginap di dalam hutan dengan mendirikan tenda.
Tim berangkat sejak 12 Agustus lalu dari kampung Tiong Ohang menuju kampung terujung di Mahulu, Long Apari. Di situ pula pos pamtas dan imigrasi berada.
Perjalanan tim Tasbara melintasi sungai, mendaki bukit, dan menuruni lembah untuk menuju tapal batas. Tepat 17 Agustus lalu, tim Tasbara tiba di Usok, Long Apari. Patok U-006 lebih dulu ditemukan. Lalu, secara berderet-deret ditemukan patok U-005 hingga U-001. Patok itu berada di pertigaan Kabupaten Mahulu, Malinau, dan Serawak, Malaysia.
Di patok U-001, tim Tasbara memperingati 17 Agustus dengan menggelar upacara bendera. “Menyanyikan lagu Indonesia Raya di dalam hutan di patok perbatasan. Ini momen yang langka terjadi,” ujar Simon.
Dia menerangkan, kondisi patok secara keseluruhan tak terawat, berlumut dan ditumbuhi akar-akar pohon. Tinggi patok hanya 30 sentimeter dari tanah. Menurut dia, patok sangat mudah dicabut. Bahkan, dari koordinat yang ditemukan tim Tasbara jauh berbeda dengan koordinat dari Dittop TNI AD tahun 2004. Hanya pada patok U-003 yang sesuai. “Koordinat Indonesia berkurang hingga ratusan meter,” ucap dia.
Simon menyebut, di patok U-001 tertulis patok dibuat pada 10 Juli 1979. “Sangat disayangkan tak dirawat. Tak terlihat bahwa itu patok batas Indonesia-Malaysia,” tutur lelaki yang sudah 27 tahun tinggal di Mahulu itu.
Dia mengaku sudah dua kali mengadakan ekspedisi tersebut. Pada tahun lalu menuju patok 395 sampai 391 di kampung Long Apari. Per patok jaraknya 50–100 meter. “Patok 391 hilang. Diperkirakan hilang pada 2013 karena sudah ditumbuhi rumput. Jarak dari pos pamtas ke patok 391 sekitar 72,69 kilometer,” jelas dia.
Kata dia, setidaknya ada 656 patok batas dari Kalimantan Utara hingga Kalimantan Barat. “Daerah patok 300 sampai 656 ke atas khawatir digeser perusahaan Malaysia,” ucap dia.
Simon menuturkan, di Gunung Lasan Tuyan, Mahulu, terdapat “jalan tikus” yang diduga ada sejak zaman kemerdekaan. Jalan setapak itu sudah diketahui Malaysia sejak lama. Dia menduga, pihak Malaysia sering masuk untuk mengambil kayu. “Sebenarnya ini ancaman keamanan. Negara harus mempertegas lagi,” tandas dia.
Dijelaskannya, Lasan Tuyan tembus ke Long Singot. Di sana ada warga Dayak Oheng dan Kenyah. Tapi, mereka sudah masuk menjadi warga Malaysia. “Sudah punya KTP Malaysia. Tapi saya tak bisa mendata jumlah warga Dayak yang gabung ke Malaysia. Sebab, sudah berbeda batas. Nanti mereka curiga kenapa bertanya-tanya,” ungkap dia.
Simon menjelaskan, melakukan perjalanan ke tapal batas menghabiskan dana hingga Rp 395 juta. Biaya yang mahal dan medan yang berat menjadi alasan daerah perbatasan seolah diabaikan.
Banyak dana yang harus dibayar sementara biaya per item cukup mahal. Misalnya, untuk menjaga perahu harus membayar Rp 500 ribu per orang. Penunjuk jalan Rp 2 juta per orang. Sewa per perahu Rp 8,5 juta, angkut logistik Rp 2 juta per orang. “Kami berangkat dengan 12 perahu,” urai dia.
Sementara itu, Danramil 0912-01/Long Apari Kapten Inf Sartono Kurniadi menerangkan, pos pamtas di sana dijaga oleh Batalyon 527 Lumajang sebanyak 16 anggota. Dia mengakui jumlahnya belum ideal. Sebab, menuju ke sana dari desa Tiong Ohang butuh waktu tiga hari. “Di markas saya hanya 10 prajurit,” ucap dia.
“Sekarang dibangun pos merutai dan pos persinggahan untuk satu peleton karena ukurannya 7×37 meter. Lalu dibangun pos helikopter,” kata dia.
BANGUN JALAN INDUK
Dengan kondisi seperti itu bukan berarti pemerintah pusat tinggal diam. Kementerian Pertahanan (Kemenhan) turun tangan menangani masalah perbatasan itu. Selasa (20/10) lalu, datang tim bela negara yang terdiri dari Kepala Pengendali Pusat Kantor Pertahanan Kaltim Kolonel Agus Subagyo dan Analis Madya Pelayanan Hukum di Biro Hukum Setjen Kemenhan Kolonel Bambang Widarto. Mereka dibantu Bappeda Kaltim, Dinas Kesehatan Kaltim, Dinas Pekerjaan Umum Kaltim, BKKBN Kaltim, Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Tertinggal (BPKP2DT) Kaltim, Diskominfo Kaltim, dan Pemkab Mahulu.
Tim bela negara tersebut menyambangi Long Apari dan Long Pahangai untuk memberikan penyuluhan bela negara, memberikan bantuan sosial, pengobatan gratis, dan menyerap aspirasi warga setempat. Kolonel Agus Subagyo menjelaskan, Kemenhan tengah membangun infrastruktur jalan untuk mempermudah tentara mengawasi perbatasan.
Tahun ini, dibangun 750 kilometer jalan induk untuk inspeksi patroli. Sudah dikerjakan sebanyak 20 persen. “Jalan rayanya 4 kilometer dari batas. Itu untuk kesiapan manuver pasukan brigade apabila ada ancaman militer,” urai dia.
Selain itu, patok yang rusak akan diperbaiki. Jumlah patok juga diperbanyak. Kata Agus, Kemenhan sudah menyurati PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) untuk membangun pos militer di hutan lindung. “Sudah dikerjakan 5 persen,” tandas dia.
Tak hanya itu, tahun ini patok-patok perbatasan bakal dipasang sebanyak 300 chip yang tersambung ke GPS. Jadi, ketahuan kalau ada pergeseran. “Sekarang sedang berlangsung pemasangannya,” jelas dia.
Agus menyebut, ada pula pembangunan nonfisik yang dilakukan, yakni dengan cara penyuluhan bela negara, pembinaan nasionalisme untuk para tokoh adat setempat.
LAWAN DENGAN TVRI
Sebelumnya, Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak yang melepas keberangkatan tim bela negara itu berharap TVRI bisa disiarkan dengan parabola di perbatasan. Sebab, selama ini, warga menonton saluran televisi Malaysia. “Bangun tower komunikasi di perbatasan agar tak ada blank spot,” urai dia.
Faroek mengaku salut dengan pendidikan bela negara yang dicanangkan Kemenhan. Ia mengaku pernah memelopori wajib militer. Tapi, kondisi politik belum memungkinkan. “Kami mulai saja dulu pendidikan bela negara. Nanti wajib militer perlu di Tanah Air ini,” tandas dia.
Mantan bupati Kutai Timur itu mengatakan, harus diperjelas siapa yang bertanggung jawab soal perbatasan. Faroek menyebut, mau membangun perkebunan di perbatasan dengan tenaga transmigrasi dari Jawa. Tapi, kata dia, perlu undang-undang yang mengatur soal perbatasan agar jelas siapa yang bertanggung jawab. “Siapa yang tanggung jawab semua mengelak. Gubernur tak dianggap dalam mengurusi perbatasan,” ulas dia.
Kata dia, selama ini berkali-kali rapat tapi sekadar koordinasi tapi tak ada anggaran yang dikucurkan untuk pembangunan. “Duitnya di masing-masing sektor. Tapi, Gubernur tak pernah dilibatkan dalam perencanaan. Nawa Cita Jokowi katanya bangun daerah dari pinggiran. Tapi buktinya mana, duitnya tak ada,” pungkas dia. (*/zal/k8)
Berita ini pernah terbit di Kaltim Post. Silakan berlangganan Kaltim Post.